GAMBARAN FAKTOR PENGHAMBAT PENGHAPUSAN ASET DI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR PROV.SULSEL TAHUN 2024

Latar belakang, Peraturan Menteri Keuangan No 83 tahun 2016
menjelaskan bahwa Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang
Milik Negara (BMN) dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan
dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang,
Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung
jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya. Proses Penghapusan di RSUD Haji Makassar selama 3
tahun terakhir tidak berjalan yang mengakibatkan penumpukan barang di
dalam gudang dan nilai aset yang semakin berkurang. Tujuan Penelitian,
untuk mengetahui Faktor Penghambat Penghapusan Aset di Rumah Sakit
Umum Daerah Haji Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
terhadap Staff di Unit Aset . Hasil dan Kesimpulan penelitian
menunjukkan bahwa Proses penghapusan aset di RSUD Haji Makassar
mengacu pada Permendagri NO 47 tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik
Daerah. Keputusan penghapusan aset didasarkan pada identifikasi nilai
dan masa manfaat barang. Tata cara penghapusan dimulai dengan
pelaporan barang tidak layak pakai, diikuti dengan usulan penghapusan
kepada pihak provinsi, dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan dari
gubernur. Kendala utama dalam proses adalah kurangnya dukungan
administratif, seperti belumnya terbitnya Surat Keputusan dari pihak
provinsi, yang menghambat proses penghapusan aset secara optimal.
Saran, pihak rumah sakit harus melakukan penjadwalan pelaporan
mengenai penghapusan secara rutin dan melakukan tindakan follow-up
secara aktif mengenai permohonan SK Penghapusan